REALISASI DANA SEBESAR 321,8 MILLIAR UNTUK PEMBAYARAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK NON PNS

Kali ini kami informasikan tentang pencairan TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK (TPP) khusus unutk guru Non PNS, dan untuk Guru PNS harap bersabar dalam menunggu cairnya Tunjangan TPP karena harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). silahkan baca artikel dibawah ini untuk lebih jelasnya :

TPP untuk guru swasta sudah mulai dicairkan.Khusus untuk guru di SD dan SMP, pembayaran TPP guru swasta triwulan I (Januari-Maret) 2014 Kemendikbud menganggarkan sekitar Rp 596 miliar. ini diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata.

Jadwal pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) untuk guru non PNS akhirnya terealisasi sesuai jadwal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadwalkan pencairan TPP guru swasta pekan ini. Rekapitulasi sementara, dana TPP sekitar Rp 321,8 miliar sudah dikucurkan.

 Jika dihitung dari total anggaran sebesar Rp 596 miliar, maka anggaran yang sudah disalurkan sekitar Rp 321,8 miliar.
"Pencairan sampai saat ini terus berlansung," kata dia kemarin. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan, tanggungan pencairan TPP untuk triwulan I 2014 sudah disalurkan sekitar 54 persen.

Sementara itu ada tiga kelompok guru yang akan mendapatkan TPP. Yakni guru yang sudah mendapatkan SK, guru yang perlu validasi, dan guru yang tidak layak diberi SK.

Dia menuturkan pencairan yang sudah berjalan ini untuk guru-guru yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pencairan TPP.

Bagi guru yang diputuskan tidak layak diberi SK, otomatis tidak akan mendapatkan pencairan TPP. 

Guru tidak layak diberi SK diantaranya:

1. Guru tersebut pensiun 

2. Guru meninggal dunia.

3. Guru beralih menjadi pejabat struktural atau jabatan lain non guru

4. Guru yang tidak mengajar minimal 24 jam pelajaran/pekan

5. Guru tidak terdaftar di rombongan belajar, 

6. Guru mengajar di bawah rasio ideal (1 guru mengajar 20 siswa).

Sementara itu bagi guru yang masuk kategori perlu diverifikasi, Pranata mengatakan berpeluang mendapatkan TPP. Sampai saat ini proses validasi berjalan terus. Dia berharap para guru yang masuk kategori ini menginput data klarifikasi dengan cepat. Sehingga bisa segera mendapatkan pencairan TPP.

sedangkan untuk pencairan TTP guru negeri akan menyusul karena untuk pencairan TTP memerlukan Landasan Hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). itu diungkapkan oleh Mendikbud Mohammad Nuh. dengan adanya PMK digunakan untuk pencairan dana TPP yang mandek/mengendap sejak 2010 di Pemerintah Kabupaten/Kota.PMK itu sedang dibahas pada hari ini 28 Maret 2014. dana yang mengendap dikabupaten/kota mencapai 6 triliun, sedangkan kekurangan pembayaran TPP sekitar Rp 4 triliun.Kondisi itu dimanfaatkan Pemerintahuntuk melunasi tunggakan TPP. informasi ini berdasarkan Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Muh. Nuh juga menjelaskan bahwa untuk menutup kekurangan pembayaran TTP di 122 kabupaten dan kota pemerintah hanya menyiapkan anggaran sebesar 600 miliar.

demikian informasi tentang pencairan TTP untuk guru Non PNS, sedangkan untuk guru PNS harap bersabar karena dana TTP segera dicairkan.

Sumber : JPNN

 

 

Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Tahun Anggaran 2013

NO.	NAMA PROVINSI (Kode)	JGP	REALISASI PEMBAYARAN (Persentase)
1. BALI (22) 77,962 256,883,296,060 (34.38 %) 2. BANTEN (28) 35,132 105,650,426,060 (45.18 %) 3. BENGKULU (26) 36,686 119,607,193,940 (59.92 %) 4. DI YOGYAKARTA (04) 44,163 158,416,388,800 (43.20 %) 5. GORONTALO (30) 5,632 17,722,311,900 (41.09 %) 6. JAMBI (10) 37,023 93,740,828,910 (30.17 %) 7. JAWA BARAT (02) 312,602 1,024,858,099,167 (50.72 %) 8. JAWA TENGAH (03) 371,273 1,202,583,591,363 (36.42 %) 9. JAWA TIMUR (05) 161,693 524,635,797,294 (31.81 %) 10. KALIMANTAN BARAT (13) 27,016 92,365,298,500 (38.12 %) 11. KALIMANTAN SELATAN (15) 79,429 255,689,862,500 (53.68 %) 12. KALIMANTAN TENGAH (14) 28,408 92,931,791,850 (28.49 %) 13. KALIMANTAN TIMUR (16) 69,663 58,572,800,800 (16.34 %) 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (29) 16,061 49,067,020,700 (54.82 %) 15. KEPULAUAN RIAU (31) 7,730 24,126,754,100 (26.38 %) 16. LAMPUNG (12) 159,412 1,063,998,966,988 (76.17 %) 17. MALUKU (21) 32,477 105,112,013,070 (40.85 %) 18. MALUKU UTARA (27) 5,778 17,515,088,602 (18.83 %) 19. NANGROE ACEH DARUSSALAM (06) 89,172 289,426,084,720 (47.55 %) 20. NUSA TENGGARA BARAT (23) 87,008 276,929,126,856 (47.45 %) 21. NUSA TENGGARA TIMUR (24) 35,916 109,783,867,832 (24.59 %) 22. PAPUA (25) 1,122 3,186,076,780 (20.44 %) 23. PAPUA BARAT (32) 6,322 18,983,704,799 (84.88 %) 24. RIAU (09) 84,813 270,803,495,783 (34.54 %) 25. b>SULAWESI BARAT (33) 1,116 3,187,026,000 (15.90 %) 26. SULAWESI SELATAN (19) 108,830 349,079,653,338 (31.46 %) 27. SULAWESI TENGAH (18) 51,103 166,122,775,918 (42.01 %) 28. SULAWESI TENGGARA (20) 9,772 29,734,328,701 (14.20 %) 29. SULAWESI UTARA (17) 13,068 41,615,207,900 (39.94 %) 30. SUMATERA BARAT (08) 137,456 446,100,874,857 (40.69 %) 31. SUMATERA SELATAN (11) 129,092 391,424,899,341 (58.86 %) 32. SUMATERA UTARA (07) 97,838 343,487,678,720 (40.06 %)
JUMLAH		2,360,768	8,003,342,332,149 (41.85 %)
JGP : Jumlah Guru Penerima. REBA : Realisasi